Sidak Komnas Pendidikan Jawa Timur, Kepala Sekolah Kabur

WARTAJATIM.COM: NGANJUK - Komisi nasional (Komnas) pendidikan pada hari Senin, 13/11/2017 melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di-dua SMPN kertosono kabupaten Nganjuk yaitu SMPN I dan IV. Sidak kali ini terkait laporan masyarakat tentang adanya pungutan di dua sekolah tersebut.

Komnas pendidikan  Jawa Timur yang hadir adalah ketua Komnasdik jatim Kunjung Wahyudi dan dari kabupaten Nganjuk adalah koordinator kabupaten Sudjito yang didampingi wakil sekretarisnya Yayuk. Mereka melakukan sidak pertama di SMPN I Kertosono.

Dalam kunjungannya di SMPN I Kertosono rombongan Komnas Pendidikan diterima wakasek Abdollah dan Sukoco, karena kepala sekolah saat itu tidak ada ditempat, menurut informasi kasek lagi takziah ke rumah temannya sesama kasek.

"Pak kasek baru saja keluar, katanya mau takziah, ibu salah satu kasek meninggal," ujar Abdullah pada wartajatim.

Sedangkan dilain pihak menurut Abdullah terkait informasi pungutan iuran rekening listrik terhadap wali siswa, pihaknya membenarkan.

"Memang pihak sekolah melakukan sumbangan iuran rekening listrik kepada orang tua siswa, karena pihak sekolah melalui dana BOS hanya mampu menyuplai 4 bulan saja sedang sisanya yang 8 bulan pihak sekolah mencarikan solusi dengan orang tua siswa," ujarnya lagi.

Dilain pihak, dari komnas pendidikan sendiri dalam sidak pertama tidak menemukan hasil di karenakan pihak kepala sekolah tidak ada ditempat, tapi Kunjung ákan mengagendakan ulang untuk SMPN I

"Sidak di-sekolah pertama belum ada hasil karena pihak kasek tidak ada ditempat maka kami akan langsung kelokasi yang ke-dua yaitu SMPN IV," ujarnya.

Dilokasi yang ke-dua pihak komnas pendidikan diterima kepala SMPN IV Kertosono Tri Wahyudi. Rombongan komnas langsung ditunjukkan pembukuan kegiatan sekolah, mulai dari perencanaan anggaran sampai hasil musyawarah pihak sekolah lewat komite dengan wali siswa.

Kunjung selaku ketua komnas pendidikan mengatakan pada wartajatim selepas sidak di SMPN IV. Dalam sidak kedua belum ditemukan pungutan liar.

"Untuk sementara dilokasi yang ke-dua belum ditemukan adanya pungli, memang pihak sekolah pernah melakukan musyawarah terkait pelaksanaan UNBK, tapi sekali lagi saya tegaskan belum menemukan adanya unsur paksaan, karena pihak sekolah hanya sebatas memohon bantuan kepada wali siswa, besaran dan waktunya menurut kaseknya tidak terbatas, mereka mau bantu atau tidak tidak apa-apa," pungkasnya. (Ind/Kus)