Pemilihan Kepala Dusun Pojok Sambirejo Tanjunganom Masih Didiskriminasi,Orang Tua Peserta Wadul di Dewan

WARTAJATIM.COM: NGANJUK - Diskriminasi menggagalkan Rocmat Dwi Cahyono menjadi kepala dusun. putra dari H.Ahmad suroso yang juga Ketua BPD Kedungdowo Kecamatan Tanjunganom itu tak dipilih Kepala Desa Wakijan untuk memimpin Dusun Pojok, Desa Sabirejo, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk.

Rochmad Dwi Cahyono mengikuti ujian seleksi calon kepala dusun serempak di Kecamatan Tanjunganom saat uji kepatutan dan kelayakan. Tim panitia berasal dari desa masing-masing dari Jabatan kepala dusun kosong, kepala dusun sebelumnya. Ketika diumumkan pada saat itu, Rochmad dwi cahyono memperoleh nilai tertinggi 68 mengalahkan pesaingnya Mujianto pesera no 2. Namun kemenangan Rochmat dwi cahyono di pending oleh Camat Mohammad Makruf,Jumat (29/12/201117) kata H.Ahmad suroso orang tua kandung Rochmat dwi cahyono di hadapan anggota Dewan DPRD Nganjuk ketika hearing

Achmad suroso kecewa dalam hearing bersama Komisi I menyampaikan,kenapa anak saya diumumkan menang usai ujian Kasun Pojok Desa Sambirejo malamnya dipending,'Harusnya camat lebih profesional tidak boleh mengangkat perangkat yang dilantik. Rekomendasi harus tetap mengacu kepada hasil tes ujian perangkat desa. Calon perangkat desa yang meraih nilai tertinggi harus direkomendasi camat,"ujarnya dengan nada kecewa

Pria yang juga menjabat Ketua BPD Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom mengungkapkan, di dalam perda dan perbup sudah disebutkan mekanisme itu. Meski seolah hanya formalitas, namun rekomendasi itu harus dilalui. Panitia pengisian perangkat desa melaporkan hasil ujiannya. Siapa di antara peserta yang meraih nilai tertinggi kok dirubah begitu cepat.

Meski ada dua calon perangkat desa yang diajukan rekomendasi, namun camat hanya wajib merekomendasi satu orang saja, yakni peserta dengan nilai tertinggi. Camat tak punya kewenangan untuk memilih atau menentukan sendiri calon perangkat yang direkomendasi. ’’Camat tidak bisa misalnya memilih calon dengan nilai terbaik kedua. Yang direkomendasi ya harus yang nilai tertinggi pertama. Aturannya seperti itu,’’ ungkap dia.

Ditambahkannya,dengan aturan seperti itu, bisa dikatakan rekomendasi camat itu tidak ada artinya. Karena, hanya menyetujui atau mengiyakan usulan panitia. Sehingga, dengan pemikiran seperti itu, ada kemungkinan camat tidak transparan memberi rekomendasi. Mengenal hal ini, Ahmad suroso memastikan itu bermasalah,’’ jelasnya.

Ahmad suoso memastikan pelaksanaan pengisian perangkat desa sudah rampung. Hasilnya juga sudah diketahui dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, jika ada pihak yang meminta koreksi ulang, bahkan ujian ulang, dia pastikan tidak bisa dipenuhi. ’’Proses sudah selesai, hasil sudah didapat, dan tinggal pelantikan saja. Jadi, sudah tidak ada yang bisa diutak-atik lagi,’’ tegasnya.

Diskriminasi terhadap Rochmat dwi cahyono ini mendapat perhatian khusus dari Kabid Pemdes Sutrisno. Mereka mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nganjuk diundang hearing terkait permasalahan ujian perangkat desa yang santer diperbincangkan,"Kami akan mengklarifikasi di Camat Tanjunganom,secepatnya kami akan panggil kalau perlu sekalian sama panitianya,"terang sutrisno membahas diskriminasi yang menimpa Rochmat dwi cahyono.

Sementara Ketua Komisi I H.Kamto sengaja di wakilkan anggota Komisi I Asrori arif bersama tiga anggota Komisi I mengatakan DPRD sedang menggali informasi kasus yang menimpa Rochmad dwi cahyono. Ia juga akan berkomunikasi dengan Komisi I untuk membahasnya.“Kami terima aduan semuanya baik dari LSM DCW dan Ahmad suroso yang datang di ruangan ini,sebenarnya kami jarang diajak komunikasi dua arah dari pihak Pemkab terkait pelaksanaan ujian serempak perangkat desa,” kata pria yang disapa gus as

Ditambahkan Gus as mengatakan,kalau sudah terjadi permasalah kayak gini,indikasi ada main curang wadul di dewan,pasalnya diskriminasi terhadap calon perangkat desa. Menurut dia, peraturan daerah tentang pamong desa tidak menjadikan Undang-Undang Anti-Diskriminasi sebagai landasan sehingga membuka celah terjadinya diskriminasi.kusno