Para Orang Tua Siswa Di Nganjuk Keluhkan Mahalnya Harga Seragam

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Orang tua siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengeluhkan tingginya biaya untuk membeli seragam sekolah. Terlebih seragam tersebut harus dibelikan dari koperasi sekolah.

“Saya terpaksa harus menghabiskan hampir 2 juta hanya untuk pembelian seragam di Koperasi, karena saya berusaha cari diluar tidak ada. Ditambah sepatu harus seragam jadi keluar dana lagi ke Koperasi,” jelas salah satu wali murid berinisial TTK, Senin (2/7).

Menurutnya, pihak sekolah terkesan memaksa dalam masalah seragam yang mengharuskan setiap siswa membeli di koperasi. Ia menambahkan pihak sekolah beralasan agar mudah mengontrol seragam para murid dan semua bisa seragam pada waktu yang diinginkan.

“Seragam sekolah di Nganjuk ini dimonopoli oleh salah satu toko yang ada di Kertonsono. Hampir semua sekolah belanjanya ke Kertosono lalu dijual ke wali murid. Kayak ada perjanjian gitu, kita mau nyari di pasar agak susah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekjend DPP Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto, menjelaskan ada larangan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) mengenai menjual seragam sekolah untuk siswa baru. Dan ini tidak dipatuhi semua Kepala Sekolah, khususnya untuk siswa SMAN/SMKN yang secara jelas dibawah naungan Disdik Pemprov Jatim. Sekolah nakal tersebut berlindung dibalik koperasi yang dikontrol sekolah.

“Sekolah memanfaatkan koperasinya yang memang diijinkan untuk menjual seragam oleh Dinas. Namun modusnya kain seragam yang dijual koperasi tidak ada diluar sehingga siswa terpaksa harus membeli di koperasi walaupun harganya lebih mahal dari pada beli diluar sekolah,” ungkap Rizal.

Ia mengatakan koperasi sekolah tidak mungkin menentukan sendiri jenis dan warna seragam yang dijualnya tanpa ada konfirmasi dan persetujuan pihak sekolah. Semua dikontrol pihak sekolah. Seperti seragam khusus atau khas sekolah layaknya seragam batik. Hal ini tentu bukan mengikuti selera koperasi melainkan sekolah.

“Koperasi hanya jadi alibi saja, tetapi yang ngatur tetap pihak sekolah lah. Jualan seragam ini sudah jadi bisnis tahunan para guru dan kepala sekolah untuk meraup untuk banyak,” pungkasnya.

Ditempat lain pakar hukum, Ketua Yayasan Grahadi Brawijaya, Sugeng Nugroho, SH menjelaskan bahwa dalam Permendikbud No.45 Tahun 2014 pakaian seragam sekolah nasional berlaku untuk semua sekolah secara nasional, dan ketentuan mengenai jenis, model serta warna seragam harus sama, baik sekolah negeri maupun swasta.

“Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi namun penerapannya hingga saat ini tidak ada sanksi tegas dari Dinas terkait kepada para Kepala Sekolah yang melanggar,” tutur Sugeng.(tim)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita