Diduga Ada Gerakan Anti Pancasila, Pembangunan Masjid di Tuban Dihentikan Warga

INDONESIASATU.CO.ID:

TUBAN - Keberadaan Masjid sangat diperlukan bagi umat muslim apalagi tempat menunaikan rukun Islam pertama serta mempermudah jalinan silaturahmi berjamaah antar warga, juga meningkatkan iman dan taqwa pada insan. Akan tetapi jika sebuah Masjid yang mulanya telah dibangun kemudian dihentikan paksa oleh warga sekitar dengan alasan dibuat tempat pertemuan yang disinyalir melanggar keutuhan NKRI. 

Informasi yang dihimpun wartajatim.co.id dilapangan tepatnya di Desa Sumurcinde, Kecamatan Sooko Sebuah bangunan yang bisa dikatakan masjid, musala, ataupun tempat ibadah Islam di dusun Maner desa setempat dihentikan paksa oleh beberapa warga. Padahal, pada awal mula perizinan bangunan masjid, warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemdes, hingga jajaran Forpimcam Soko telah menyetujui adanya bangunan masjid.

Kejadian yang terjadi di Desa Sumurcinde akhirnya ada titik terang, pasalnya penghentian paksa masjid dilakukan atas beberapa dasar pemikiran warga, seperti ukuran jarak bangunan antara masjid dengan lainnya terlalu dekat, muncul anggapan adanya aliran baru, sampai unsur politik juga.

Salah satu Pemilik bangunan rumah ibadah asal Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Nuryati mengungkapkan bahwa adanya bangunan sejenis Masjid di sana tak lain dan tak bukan ialah untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)

"Saya yakinkan bahwa pembangunan masjid ini secara otomatis kepengurusan masjid atau bangunan ibadah itu akan saya serahkan sepenuhnya pada masyarakat juga," jelas nya

Kepala Desa Sumurcinde, Samsul Hadi ketika dikonfirmasi awak media membenarkan soal pemberhentian proyek bangunan masjid yang ada di RT/RW 01/07 Dusun Maner sebab kesepakatan warga. Dalam hal ini, pihaknya hanya menjadi penengah atas peristiea tersebut.

"Saya tidak mau ambil resiko dan itupun sudah dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, semoga cepat terselesaikan," jawabnya

Terpisah Camat Soko, Suwito angkat bicara tentang pendirian masjid UW di Maner tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa beberapa tempo lalu telah dilakukan musyawarah antara pihak UW yang mau mendirikan masjid, toga, tomas, masyarakat Maner yang dihadiri Kades, Forpimka, MUI, FKDM, KUA, NU dan Dewan Masjid Indonesia.

Terkait pendirian tempat ibadah yang mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) bersama Permendagri dan Permenagama no 8 dan 9 sebutkan, bahwa untuk pendirian tempat ibadah harus berpedoman pada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

"Tetapi yang lebih penting lagi, pihak UW harus berkomonikasi terlebih dahulu dengan masyarakat Maner. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat Maner menolak keberadaan pendirian Masjid itu," ujar Camat Soko.

Reporter : damin

Editor : Syarif 

  • Whatsapp

Index Berita