Calon Pengganti Tanah Wakaf Masjid Abaikan Fatwa MUI

WARTAJATIM.COM: NGANJUK - Penggusuran wakaf Masjid Al-Falah dusun Tambakrejo desa Sambirejo kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk, karena dampak pembangunan jalan tol terkesan mengabaikan fatwa hukum tanah masjid yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2014 silam.
 
Sebagaimana yang dikatakan ketua Takmir Masjid Al-Falah Sutarno pada team wartajatim di rumahnya 12/11/2017. Ia menjelaskan, berdasarkan kajian yang dilakukan dari berbagai mahzab, suatu tempat yang sudah digunakan berkali-kali untuk ibadah maka dari segi hukum sebagian ulama berpendapat tempat tersebut adalah wakaf.
 
Dengan adanya fatwa ini, lanjutnya, maka tidak akan ada lagi masjid yang digusur atau dihilangkan. Apalagi jika alasan untuk pembangunan jalan tol atau hal lainnya. Jika digusur, maka pihak pengembang harus memberi pengganti masjid yang sepadan atau lebih baik.
 
"Untuk pengganti wakaf tanah Masjid seyogyanya sepadan atau lebih baik, tapi tidak untuk Masjid Al-Falah. Karena calon pengganti tanah wakaf Masjid kelas tanahnya berada jauh dibawah kelas tanah wakaf yang akan digusur," ujarnya.
 
Bahkan Sutarno mengatakan pada saat musyawarah pada tahun 2009 dan tahun 2012 yang dihadiri oleh Muspika Tanjunganom, kepala desa, nadzir, takmir Masjid dan tokoh masyarakat setempat telah disepakati tanah pengganti yaitu tanah milik Sukandi.
 
"Dengan adanya kesepakatan bersama, maka terbitlah surat Nadhir no. 2/Nadhir/15/XI/2009.Perihal Permohonan Ijin Perubahan/Alih Status Tanah Wakaf dan pada tahun 2012  diadakan musyawarah ke-dua yang isinya memperkuat hasil musyawarah pertama, lantas dengan hasil musyawarah tersebut, Abal Isom selaku ketua Nadzir mengajukan ke pihak terkait atas pengganti tanah wakaf Masjid. Tapi ditengah jalan ada oknum yang mengaku pihak yang paling berwenang atas hak tanah wakaf dan menggagalkannya," ujarnya lagi.
 
Sejak diputuskan  tanah pengganti dalam musyawarah pada tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah dilakukan musyawarah lanjutan, tetkait pengganti tanah wakaf masjid. Menurut Sutarno ada oknum yang ingin mencari untung dari permasalahan ini dengan mengajukan tanah pengganti tanah wakaf di tanah sawah milik Mujahid yang berjarak dari lokasi Masjid awal kurang lebih 1 km dan kalau dari pemukiman masyarakat sekitar 200 m, sedangkan aksen jalan menuju calon pengganti tanah wakaf agak sulit.
 
"Saya tidak habis pikir, tidak ada angin tidak ada hujan tahu-tahu tanah pengganti tanah wakaf "calonnya" di tanah milik Mujait, ini untuk siapa dan untuk kepentingan apa, saya tidak tahu," ujar Sutarno.
 
Dengan adanya permasalahan ini Sutarno selaku ketua takmir Masjid Al-Falah mengajukan keberatan apabilah tanah pengganti tanah wakaf Masjid tidak sesuai hasil musyawarah terakhir. 
 
"Kalau masih ada yang merubah keputusan musyawarah, bukan tidak mungkin, orang tersebut mencari keuntungan pribadi, bukan berfikir untuk kenyamanan, keamanan dan kerukunan jamaah Masjid Al-Falah," pungkasnya.
 
Ditempat terpisah Wakidjan kepala desa Sambirejo membenarkan pada tahun 2009 dan 2012 diadakan musyawarah atas pengganti tanah wakaf Masjid.
 
"Dulu sudah diputuskan mengenai pengganti tanah Masjid di tanah milik Sukandi, tapi ditengah jalan tahu-tahu ada yang menggagalkannya. Dan sekarang muncul tanah milik Mujait sebagai pengganti. Kalau mengenai kenapa berubah dari tanah Sukandi ke tanah Mujait saya tidak tahu," ujar Wakidjan. (Ind/Kus)